Dalam rangka memperkuat integrasi tata ruang nasional, Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang (One Spatial Planning Policy) yang berlangsung pada Rabu (4/12) dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang bertujuan untuk menyinergikan berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan dan penataan wilayah yang lebih efektif.

Hadir Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang didampingi oleh Kepala BSIP Hortikultura, Husnain, yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi. Wakil Menteri Pertanian dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian, terutama dalam pengelolaan lahan dan sumber daya air yang terintegrasi dengan rencana tata ruang nasional. “Kita membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara sektor pertanian, infrastruktur, dan pembangunan wilayah agar tata ruang nasional benar-benar menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri Pertanian.

Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa pendekatan satu peta (One Map Policy) yang telah diinisiasi sebelumnya akan menjadi dasar yang kuat dalam mendukung kebijakan tata ruang yang terintegrasi.