
Tinjau Panen Raya di Lokasi OPLAH Tanah Laut, Mentan Targetkan Tanam Tiga Kali Setahun
Tanah Laut, Kalimantan Selatan – Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (PSIH) merangkap Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D., sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerja ke Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Selasa (18/03/25). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka meninjau pelaksanaan Panen Raya serta program Tanam Padi di lokasi Optimasi Lahan (OPLAH).
Husnain melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2024, Kabupaten Tanah Laut memiliki target optimalisasi lahan seluas 16.541 hektare. Hingga saat ini, realisasinya sudah mencapai 15.405 hektare atau sekitar 93,13 persen. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Tidak hanya itu, Kabupaten Tanah Laut telah berhasil melaksanakan dua kali tanam dalam setahun. Namun, Mentan menegaskan bahwa intensitas tanam harus ditingkatkan menjadi tiga kali setahun sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak hasil panen secara signifikan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kita tidak bisa setengah-setengah dalam meningkatkan produksi pangan. Negara lain sedang mengalami krisis beras, kita harus siap. Kalau Kalsel bisa tanam tiga kali setahun, saya yakin provinsi ini akan menjadi lumbung pangan nasional,” tegas Mentan di hadapan para petani dan pejabat daerah.
Saat ini, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas lahan sawah mencapai 340.000 hektare dengan produksi padi sekitar 1,7 juta ton per tahun. Dengan optimalisasi lahan dan peningkatan frekuensi tanam, produksi gabah di provinsi ini berpotensi meningkat hingga 4–5 juta ton per tahun.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi petani dan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, swasembada pangan nasional bukan lagi sekadar wacana, melainkan target yang bisa segera terwujud.